Bentuk Hubungan Kerja Sama Indonesia Dengan Negara Lain
Kerjasama Indonesia – Thailand
Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik dan penelitian dalam bidang pertanian. Kesepakatan itu dituangkan dalam MoU yang ditandatangi oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Khunying Sudarat Keyuprahan, Jumat siang. Penandatangan yang dilakukan di Ruang Purple di Thai Koo Fah Building (gedung pemerintahan Thailand) di Bangkok, disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Menurut informasi Departemen Pertanian, bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan menurut isi nota kesepahaman itu antara lain menyangkut promosi perdagangan komoditi pertanian; pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati pertanian; pengembangan dan penyuluhan pertanian; kerja sama teknik dan peningkatan SDM; serta pengelolaan dan perlindungan lahan-lahan pertanian dan air. Untuk mendukung pencapaian kerja sama, kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Pertanian Bersama (JAWG), yang diketuai oleh seorang pejabat tinggi dari masing-masing negara.
Tugas utama JAWG itu adalah menyampaikan masukan mengenai pengembangan dan perbaikan kerjasama, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan, serta membuat rekomendasi penanganan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan MoU tersebut. MoU yang ditandantangani menteri pertanian Indonesia dan Thailand itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua negara dalam bidang kerjasama ekonomi dan teknik (Agreement on Economic and Technical Cooperation) yang ditandatangani pada 18 Januari 1992 di Bangkok. MoU juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bidang pertanian (Agreement on Agricultural Cooperation) yang ditandatangani dan diamandemen di Jakarta pada 22 Februari 1984 dan 23 April 1996. Sebelumnya pada Jumat pagi Presiden Yudhoyono dan PM Thaksin melakukan pertemuan empat mata, yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral.
Delegasi yang dipimpin Presiden dalam pertemuan bilateral itu antara lain terdiri dari Menko Perekonomian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menneg BUMN Soegiharto, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat, anggota DPR Ade Nasution dan Tristanti Mitayani, anggota DPD Edwin Kawilarang, serta Dirjen Asia Pasifik dan Afrik-Deplu, Herijanto Soeprapto.
Kerjasama Indonesia – Malaysia
Indonesia dan Malaysia memandang perlunya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan energi, termasuk kerjasama sub regional melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS dan IMT-GT).
Di masa datang, kerjasama bidang perdagangan, investasi dan energi diharapkan bisa lebih berkembang lagi sekaligus meningkatkan perekonomian kedua negara serta membuka lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran yang terus meningkat dewasa ini. kedua pemimpin negara sepakat tidak hanya dilakukan antara Pertamina dengan Petronas saja, tetapi juga di bidang kelapa sawit untuk kepentingan minyak sawit (CPO) maupun pengembangan sumber energi dari kepala sawit (bio-energy).
Dalam konteks investasi Indonesia akan terus mengembangkan iklim investasi yang lebih baik menyangkut kepastian hukum, kebijakan ekonomi yang lebih kondusif bagi investasi termasuk kebijakan tenaga kerja, sehingga investasi bisa berjalan dengan baik.
Kerjasama Sosial
Di bidang sosial dan kesejahteraan, kedua pemimpin negara juga bersepakat terus menggalang kerjasama khususnya di bidang ketenagakerjaan. kedua negara sepakat untuk melakukan pengelolaan secara lebih baik lagi melalui kebijakan dan langkah-langkah kerjasama di bidang ketenagakerjaan tersebut.
Kerjasama itu sendiri, untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti di tingkat menteri dan organisasi-organisasi pemerintahan termasuk diantara kalangan dunia usaha baik swasta maupun milik
negara. Kedua belah pihak, menurut dia, telah menunjukkan kesungguhan untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah terbentuk, baik antara dua pemerintahan maupun antara kalangan dunia usaha.
Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik dan penelitian dalam bidang pertanian. Kesepakatan itu dituangkan dalam MoU yang ditandatangi oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Khunying Sudarat Keyuprahan, Jumat siang. Penandatangan yang dilakukan di Ruang Purple di Thai Koo Fah Building (gedung pemerintahan Thailand) di Bangkok, disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Menurut informasi Departemen Pertanian, bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan menurut isi nota kesepahaman itu antara lain menyangkut promosi perdagangan komoditi pertanian; pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati pertanian; pengembangan dan penyuluhan pertanian; kerja sama teknik dan peningkatan SDM; serta pengelolaan dan perlindungan lahan-lahan pertanian dan air. Untuk mendukung pencapaian kerja sama, kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Pertanian Bersama (JAWG), yang diketuai oleh seorang pejabat tinggi dari masing-masing negara.
Tugas utama JAWG itu adalah menyampaikan masukan mengenai pengembangan dan perbaikan kerjasama, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan, serta membuat rekomendasi penanganan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan MoU tersebut. MoU yang ditandantangani menteri pertanian Indonesia dan Thailand itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua negara dalam bidang kerjasama ekonomi dan teknik (Agreement on Economic and Technical Cooperation) yang ditandatangani pada 18 Januari 1992 di Bangkok. MoU juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bidang pertanian (Agreement on Agricultural Cooperation) yang ditandatangani dan diamandemen di Jakarta pada 22 Februari 1984 dan 23 April 1996. Sebelumnya pada Jumat pagi Presiden Yudhoyono dan PM Thaksin melakukan pertemuan empat mata, yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral.
Delegasi yang dipimpin Presiden dalam pertemuan bilateral itu antara lain terdiri dari Menko Perekonomian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menneg BUMN Soegiharto, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat, anggota DPR Ade Nasution dan Tristanti Mitayani, anggota DPD Edwin Kawilarang, serta Dirjen Asia Pasifik dan Afrik-Deplu, Herijanto Soeprapto.
Kerjasama Indonesia – Malaysia
Indonesia dan Malaysia memandang perlunya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan energi, termasuk kerjasama sub regional melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS dan IMT-GT).
Di masa datang, kerjasama bidang perdagangan, investasi dan energi diharapkan bisa lebih berkembang lagi sekaligus meningkatkan perekonomian kedua negara serta membuka lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran yang terus meningkat dewasa ini. kedua pemimpin negara sepakat tidak hanya dilakukan antara Pertamina dengan Petronas saja, tetapi juga di bidang kelapa sawit untuk kepentingan minyak sawit (CPO) maupun pengembangan sumber energi dari kepala sawit (bio-energy).
Dalam konteks investasi Indonesia akan terus mengembangkan iklim investasi yang lebih baik menyangkut kepastian hukum, kebijakan ekonomi yang lebih kondusif bagi investasi termasuk kebijakan tenaga kerja, sehingga investasi bisa berjalan dengan baik.
Kerjasama Sosial
Di bidang sosial dan kesejahteraan, kedua pemimpin negara juga bersepakat terus menggalang kerjasama khususnya di bidang ketenagakerjaan. kedua negara sepakat untuk melakukan pengelolaan secara lebih baik lagi melalui kebijakan dan langkah-langkah kerjasama di bidang ketenagakerjaan tersebut.
Kerjasama itu sendiri, untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti di tingkat menteri dan organisasi-organisasi pemerintahan termasuk diantara kalangan dunia usaha baik swasta maupun milik
negara. Kedua belah pihak, menurut dia, telah menunjukkan kesungguhan untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah terbentuk, baik antara dua pemerintahan maupun antara kalangan dunia usaha.
.jpg)
0 comments: